Wah, Pemkab Tanbu Akhirnya Terapkan PPKM Lavel 3

6FCD2EC9-3FB9-4982-ACEE-580B6C3C85E6
( FILE :  Surat keputusan Bupati Pemerintah Kabupaten PEMKAB Tanah Bumbu Menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM )

 

WARTACAKRAWALAMEDIA.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu (Tanbu) akhirnya ikut menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal itu seiring dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 26 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, 2 dan 1. Berdasarkan Inmendagri tersebut Kabupaten Tanbu termasuk daerah yang menerapkan PPKM Level 3.

Koordinator Humas Satgas Covid-19 Tanbu Ardiansyah mengatakan, untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut, maka Pemkab Tanbu sudah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Tanbu Nomor 188.46/213/BPBD/2021 tentang PPKM Level 3 serta mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian Covid-19 di Kabupaten Tanbu.

“Surat Keputusan Bupati Tanbu ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 8 Agustus 2021,” ungkapnya.

Dalam Surat Keputusan Bupati Tanbu tersebut, dijelaskan secara detail aturan penerapan PPKM Level 3 di Kabupaten Tanbu. Salah satunya pertama yaitu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (sekolah, perguruan tinggi, akademi, tempat pendidikan/pelatihan) dilakukan secara daring/online.

Lalu kedua pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% Work From Home (WFH) dan 25% Work From Office (WFO) dengan penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) secara lebih ketat.

Kemudian ketiga pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energy, komunikasi dan teknologi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistic, perhotelan, konstruksi, industry strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional, objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun berlokasi pada pusat perbelanjaan tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan Prokes secara lebih ketat.

Selanjutnya keempat pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucer, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan Prokes ketat, memakai masker, mencuci tangan, Handsenitesert yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah.

Lalu kelima untuk pelaksanaan makan/minum ditempat umum diatur sebagai berikut:

Untuk warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan Prokes yang ketat, memakai masker, mencuci tangan, Handsenitesert, yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah.
Untuk rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi tersendiri dapat melayani makan ditempat / dine in dengan kapasitas 25% dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan Prokes secara lebih ketat.
Untuk restoran/rumah makan, kafe dengan sekala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berada pada lokasi pusat perbelanjaan hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in).

Selanjutnya keenam untuk pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/pusat perdagangan juga diatur sebagai berikut :

Untuk pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 17:00 waktu setempat.

Pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% dengan penerapan Prokes secara lebih ketat.

Terakhir untuk pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% dengan penerapan Prokes yang lebih ketat.

 

 

(RedWCM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lain