Pemkab Tanbu Ikuti Peluncuran OSS Berbasis Resiko

WhatsApp-Image-2021-08-09-at-3.46.26-PM-768x576
( VIRTUAL: Pemkab Tanbu saat mengikuti peluncuran Sistem OSS berbasis resiko )

 

WARTACAKRAWALAMEDI A.COM- Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Sistem OSS (Online Single Submission) berbasis resiko yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Senin (09/08/2021) Melalui Digital Live Room, Kantor Bupati Tanbu

Peluncuran diselenggarakan secara virtual dan diikuti oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu) yang diwakili oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Adrianto Wicaksono.

Presiden RI Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, pandemi Covid-19 tidak boleh menghentikan upaya untuk melakukan reformasi struktural. Aturan yang menghambat kemudahan berusaha akan terus dipangkas, prosedur pengusaha investasi akan terus dipermudah.

“Kita ingin iklim pengusaha di daerah berubah makin kondusif, memudahkan usaha mikro, usaha kecil untuk memulai usaha. Meningkatkan kepercayaan investor untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya, sehingga menjadi solusi atas persoalan pengangguran yang bertambah akibat dampak pandemi Covid-19,” katanya.

Dalam laporan Bank Dunia tahun 2020, Indonesia masuk peringkat ke 73 dari 190 negara dalam kemudahan berusaha atau berbisnis.

“Kita akan meningkatkan lagi dari mudah sampai sangat mudah. Kuncinya ada di perizinan yang terintegrasi yang cepat dan yang sederhana. Jika ini bisa dilakukan maka bisa menjadi instrumen yang menentukan daya saing kita untuk menarik investasi,” ungkapnya.

OSS berbasis resiko ini merupakan Reformasi yang sangat signifikan dalam perizinan yang menggunakan layanan perizinan secara online secara terintegrasi serta terpadu. 

“OSS ini juga akan mendukung upaya pencegahan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, memotong dan mengintegrasikan dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar dapat dihilangkan,” tukasnya.

 

 

(RedWCM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lain