KABUPATEN TANAH BUMBU RAIH OPINI WTP KE DELAPAN KALI BERTURUT-TURUT

IMG-20210611-WA0037
( SIMBOLIS : BUPATI TANAH BUMBU Zairullah Azhar , Ketua DPRD TANAH BUMBU H Supiansyah photo Bersama Perwakilan BPK RI KALSEL M Ali Asyhar )

 

WARTACAKRAWALAMEDIA.COM – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tanah Bumbu (Tanbu) Anggaran Tahun 2020 telah di audit di kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalsel,Jum’at(11/06/2021)

Hasilnya tercatat kembali meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan opini WTP yang berhasil dipertahankan selama delapan kali secara beruntun ini, dihadiri langsung Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel M Ali Asyhar, Bupati Tanbu dr HM Zairullah Azhar, Ketua DPRD Kabupaten Tanbu H Supiansyah, Sekda Tanbu H Ambo Sakka, Kepala Badan BPKAD H Syamsuddin serta Kepala Inspektorat H Riduan.

Menurut Kepala Perwakilan BPK RI Kalsel M Ali Asyhar, pemeriksaan yang ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPD ini memperhatikan dalam empat hal.

“Keempat hal dimaksud pertama kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kedua kecukupan pengungkapan, ketiga kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dan empat efektifitas sistem pengendalian intern,” ungkapnya.

Pemeriksaan keuangan ini tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Namun jika saat pemeriksaan menemukan ada penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka haruslah diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 

“Opini diberikan oleh pemeriksa, termasuk opini WTP pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran laporan keuangan dan bukanlah merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemui ataupun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari,” jelasnya.

Dirinya pun dalam kesempatan ini mengucapkan selamat atas perolehan opini WTP secara berturut-turut selama delapan kali telah didapatkan Kabupaten Tanbu.

“Opini WTP ke delapan kali dari BPK ini dapat diperoleh karena adanya dukungan yang maksimal dari Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah serta kerjasama yang baik dari seluruh SKPD dan entitas yang terkait dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah,” tandasnya.

 

(RedWCM)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lain