Polomek Sertifikat Prona Sengsarakan Warga Desa Banjarsari

039042600_1615182209-Mi_11_ultra_gizchina

WARTACAKRAWALAMEDIA COM – Lahan warga transmigrasi Desa Banjarsari yang di terima dari pemerintah pusat pada tahun 1980-1981 lalu dengan ukuran masing – masing 2 hektar, kini sebagian lahan itu sudah habis terjual oleh masyarakat setempat, lantaran tergerus oleh aktivitas pertambangan yang beroperasi di sekitar pemukiman mereka.

Kepala desa Banjarsari Aep Saripudin mengatakan,lahan warga transmigrasi yang ada di daerah ini , memang sebagaian sudah di jual kepada pihak perusahaan tambang batubara yang beraktivitas di daerah ini , dan sebagaian lagi lahan, disini juga dikerja samakan plasma dengan pihak perkebunan kelapa sawit PT Sajang heulang sebagai mitra kerjanya KUD Tuwuh Sari Desa Banjar Sari

Selain adanya tambang batubara yang membuat sebagian lahan masyarakat semakin habis dan berkurang, kerjasama plasma perkebunan kelapa sawit juga membuat sempit ruang gerak usaha masyarakat setempat. Kemudian sebagian lahan yang dibebaskan untuk jalan hauling tambang batubara milik perusahaan PT TMA sepanjang 2 kilometer dengan lebar 4 meter serta ratusan lebih hektar lahan yang dikuasai oleh Desa Sebamban Baru juga membuat lahan warga setempat semakin mengerucut.

Tanah yang diberikan pemerintah pusat kepada warga Desa Banjarsari melalui program transmigrasi tersebut, seharusnya dimanfaatkan untuk usaha perkebunan. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan pemerintah. Kini sebagian lahan yang ada di sini sudah tidak bisa dimanfaatkan berkebun, maklum sebagian lahan berada di daerah ini sudah banyak berlubang lantaran adanya izin penambangan batubara dilokasi ini yang sebagian besar belum tersentuh reklamasi.

“Terkait lahan milik warga yang notabenenya sudah lunas kerjasama dengan pihak perusahaan melalui KUD Tuwuh Sari, hingga saat ini kerjasamanya dengan pihak plasma perkebunan kelapa sawit PT Sajang Heulang tetap masih berlanjut, dan hasil kebun plasma yang diserahkan perusahaan kepada koperasi setiap bulannya tetap dibagikan kepada warga pemilik kartu kuning kopersi,” kata Aep Saripudin.

 

(Red Adjie)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Lain